Tidak kita pungkiri bahwa sejak tertangkapnya Imam NII, S.M. Kartosoewirjo, tahun 1962 maka Perjuangan Negara Islam Indonesia dan kepemimpinan Negara Islam Indonesia bagi sebagian besar masyarakat belum mengetahui kejelasannya, sehingga ada yang mengatakan bahwa “NII telah pecah belah, NII sesat, NII sudah tidak ada dan sejenisnya”. Hal itu dikarenakan telah terjadi perselisihan dalam hal kepemimpinan, yakni banyak yang mengatasnamakan Imam NII. Hal sedemikian itu telah mengakibatkan adanya kebingungan bagi sebagian Mujahidin NII pelanjutnya.

Jika mengkajinya dengan seksama, maka yang disebut negara itu ialah mencakup perundang-undangannya sebagai alat mempersatukan seluruh aparatnya juga warganya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada istilah “NII berpecah belah, NII sesat atau NII sudah tidak ada”. Adapun telah terjadi adanya beberapa kelompok yang masing-masing mengatasnamakan dibawah Imam NII, hal itu karena mereka mengangkat Imamnya itu tidak berdasarkan perundang-undangan NII.

Sehubungan dengan judul di atas tadi, perhatikan Firman Alloh dibawah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An Nisa: 59).

Pengertian kembali kepada Allah yaitu merujuk kepada Al-Qur’an. Kembali kepada Rasul-Nya, yaitu merujuk kepada yang dipolakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian bahwa satu-satunya cara mencari jalan supaya tidak berselisih dalam hal menentukan Imam NII yang sebenarnya pun harus didasari kedua pedoman tersebut. Contohnya :

Pertama, Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S.  An Nisa: 58).

Jelas, yang disebut Amanat itu mencakup amanat kepemimpinan (Ulil Amri). Dan yang disebut Ahliha jelas pula berarti yang memiliki legalitas (sesuai dengan peraturan/hukum). Begitu pun legalitas Imam NII berarti munculnya berdasarkan peraturan-peraturan NII, sehingga yang berpegang padanya tidak berselisih.

Kedua, Dalam Sunnah Rasul SAW bahwa “Negara/Daulah” Islam di Madinah disertai undang-undangnya (Shahifah Madinah), dan semua warganya diwajibkan mentaatinya. Artinya, jika kita kembali kepada Sunnah Rasul SAW maka pengangkatan Imam NII pun harus sesuai dengan undang-undang NII sehingga tidak berselisih.

Al-Qur’an memerintahkan supaya bermusyawarah (Q.S. 42 : 32), maka tentu yang bermusyawarah (menjalankan amanat) itu harus yang haknya, yakni posisinya memiliki legalitas. Dikaitkan dengan dewasa ini bahwa yang ikut serta musyawarah mengangkat Imam NII itu kedudukannya harus berdasarkan undang-undangnya sehingga bersatu tidak berselisih.

Kesimpulan dari dua poin di atas, bahwa yang berdasarkan undang-undang itu tidak disebut sedang berselisih. Jadi, bahwa yang masih memperselisihkan ‘keimaman NII’ itu, karena mereka tidak kembali kepada undang-undang NII, artinya tidak berpedoman atau belum kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul SAW.

Perlu diresapi bahwa adanya perintah untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, berarti akan selalu ada yang keras kepala, disebabkan berbagai faktor dalam hatinya sehingga tertutup tidak mau merujuk kepada Kebenaran Ilaahi. Dari itu bahwa yang disebut persatuan ummat, bukanlah berarti semua yang mengaku Islam akan bersatu! Sebab, yang keras kepala sehingga zalim akan selalu ada! Dengan kata lain bahwa ada saja yang tergoda setan. Jadi, barometernya persatuan dalam Negara Islam Indonesia ialah keberadaan kita dalam perundang-undangannya.