A. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA ISLAM INDONESIA

NKA NII yang mempunyai 3 sistem pemerintahan berdasarkan kondisi Negara yang berbeda, sehingga menjadikannya mampu survive dalam kondisi apapun. 3 sistem ini tidak akan tumpang tindih dikarenakan ketiganya relative mempunyai prasarat-prasarat yang sangat berbeda, sehingga satu system struktur tidak mungkin dipergunakan dalam kondisi prasarat yang sebenarnya lebih cocok untuk system  lainnya. Jika dipaksakan, tentunya system akan menjadi rancu dan tidak efektif.

1) Imam sebagai Kepala Negara

Imam dalam system pemerintahan NKA NII mempunyai kedudukan penting, bukan hanya sebagai Pemimpin Politik (Kepala Pemerintahan), akan tetapi juga sebagai pemimpin agama atau pemimpin syari’at (Waliyul Amri) bagi Umat Islam Bangsa Indonesia. Imam menjadi syarat utama dalam legalitas Jama’ah Islamiyah bagi Bangsa Indonesia. Imam kedudukannya sebagai Khalifatullah (Perwakilan kekuasaan Allah) di muka bumi Indonesia.

Pasal 10 (Qonun Asasi)
Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Qanun Asasi, sepanjang Hukum Islam.

Dalam Pasal 10 terlihat jelas bahwa Imam NKA NII wajib berjalan (selama pemerintahannya) diatas Hukum Islam, melaksanakan kewajiban Syari’at dan tidak menyalahinya.

Imam NKA NII adalah Pemimpin Perang, dan menentukan pernyataan Perang dengan Negara Lain ataupun membuat perdamaian dengan persetujuan Majelis Syuro (Pasal 16), dan memegang jabatan sebagai Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII) (Pasal 15).

Dalam system hukum, Imam NKA NII mempunyai hak memberikan Amnesti, Grasi, Rehabilitasi dan Abolisi (Pasal 19)

2) Imam, Komandemen Tertinggi dan KPSI

Didalam MKT 1 dan 11, dimana seluruh komponen Negara dimiliterisasikan maka tidak ada lagi pemimpin yang dikhususkan dibidang sipil/politik di tingkat Pusat, karena kondisi perang secara keseluruhan telah menjadikan komponen militer (TII/Tentara Islam Indonesia) lebih mendominasi jalannya system kepemerintahan, maka dalam struktur ini muncul istilah baru termasuk untuk jabatan Imam, yaitu Panglima Komandemen Tertinggi (dilegitimasi dalam MKT 1) dan Panglima KPSI/Komando Perang Seluruh Indonesia (dilegitimasi dalam MKT 11).

B. SISTEM PEMILIHAN IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

NKA NII mempunyai beberapa model Pemilihan Imam yang disesuaikan dengan Struktur Pemerintahan yang saat itu dipergunakan, yaitu :

1) Berdasarkan Qonun Asasi untuk Pemerintahan Dewan Imamah,

Pasal 12 Qonun Asasi :

  1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
  2. Imam dipilih oleh Majelis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggota.
  3. Jika hingga dua kali berturut –turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan di atas (Bab IV, pasal 12, ayat 2), maka keputusan diambil menurut suara yang terbanyak dalam pemilihan yang ketiganya.

Imam NKA NII sesuai pasal ini dipilih oleh Majelis Syuro, melalui sistematika ayat 2 dan 3

2) Berdasarkan MKT 11 untuk Pemerintahan Sapta Palagan,

Dalam bagian IV perihal pemutusan Maklumat pada poin B disebutkan :

  1. Susunan Komando Perang, beserta tugas-tugas dan alat-alat Kekuasaan dan Pelaksanaannja.
  2. K.P.S.I. dipimpin langsung oleh Imam-Plm. T. APNII. Djika karena satu dan lain hal ditundjuk dan diangkatnjalah seorang Panglima Perang, selaku penggantinja, dengan purbawisesa penuh. Tjalon pengganti Panglima Pe-rang Pusat ini diambil dari dan di antara Anggauta-anggauta K.T., termasuk di dalamnja K.S.U. dan K.U.K.T., atau dari dan di antaranja para Panglima Perang, jang kedudukannja dianggap setarap dengan kedudukan Anggauta-Anggauta K.T.,

Sistematika Pemilihan Imam dalam Sistem Sapta Palagan mengikuti sistematika Militer, yaitu posisi yang mempunyai jabatan structural tertinggi, maka mereka lebih berhak dalam pengambil alihan posisi Imam sebagai Panglima Tertinggi APNII dan Pimpinan KPSI. Ditetapkan dalam Maklumat ini AKT (Anggota Komandemen Tertinggi) yang termasuk didalamnya KSU (Kepala Staff Umum), dan KUKT (Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi) menjadi calon-calon pengganti Imam. Atau  panglima yang pangkat dan kedudukannya setara dengan AKT (baik KPWB atau KPW). Dalam system pemilihan ini Komandan yang mempunyai posisi struktur dan pangkat paling tinggi yang paling berhak sebagai pengganti, dan seandainya Panglima dengan Pangkat atau Kedudukan yang Paling Tinggi  tidak ada yang layak sebagai penggati (Syahid atau Menyerah atau Dalam Tahanan Musuh atau menolak untuk diangkat sebagai penggati Imam), maka Panglima di bawahnyalah (Pangkat atau Kedudukan yang lebih rendah) yang menggantikannya. Atau seluruh Panglima yang layak secara posisi dan pangkat, melakukan musyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka untuk menjadi pengganti Imam.

3) Berdasarkan Pemerintahan Komandemen

Dalam pemerintahan Komandemen, pemilihan Imam tidak diatur secara khusus, sehingga system pemilihan dapat merujuk kepada dua model yang memungkinkan. Model pemilihan pengganti Imam dalam kondisi khusus sesuai Qonun Asasi Pasal 13 ayat 2 dan 3 :

  1. Jika karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang Dewan Imamah sebagai wakilnya sementara.
  2. Di dalam hal-hal yang amat memaksa, maka Dewan Imamah harus selekas mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, daripada anggota-anggota Dewan Imamah.

yaitu berdasarkan ayat 2, Imam menunjuk penggantinya sebelum meletakan jabatannya (sebagai Imam), atau berdasarkan ayat 3 Dewan Imamah (yang menjadi Anggota Komandemen Tertinggi dalam system Komandemen) memilih diantara anggotanya sebagai pengganti Imam. Kedua ayat ini pada dasarnya hanyalah pemilihan pengganti sementara, atau diistilahkan secara hukum (Qonun Asasi) sebagai Wakil Imam Sementara. Akan tetapi dapat dijadikan rujukan hukum jika kondisinya sangat memaksa (khususnya dalam system Komandemen yang tidak terdapat pengaturan system penggantian kepemimpinan/Imam)

4) Pemilihan Imam melalui Majelis Islam

Prosesi pemilihan Imam melalui Majelis Islam pada dasarnya sebagai jalan terakhir dalam kondisi apapun. Tentunya termasuk didalam system komandemen yang tidak ditetapkan pengaturan pemilihan Imam secara khusus. Majelis Islam adalah system pemilihan Imam yang pernah dilaksanakan saat pemilihan Imam pertama (SM Kartosuwirjo), maka hal ini dapat dijadikan rujukan pula dalam system pemilihan Imam dalam kondisi yang khusus, atau dalam kondisi dimana dua system lainnya (Qonun Asasi dan MKT 11) sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Anggota dari Majelis Islam bisa siapa saja, akan tetapi seyogiannya mereka adalah para perwakilan dari kelompok atau organisasi atau pimpinan atau ulama yang dinilai bersih, adil, dan amanah. Anggota Majelis ini haruslah mewakili seluruh golongan yang mempunyai keberfihakan kepada Kebenaran (Qur’an dan Sunnah) dan Negara (NKA NII), sehingga hasil yang didapatkan (Imam NKA NII) dapat diterima oleh seluruh golongan dan Umat Islam Bangsa Indonesia yang menghendakinya (eksistensi NKA NII). Majelis Islam ini haruslah dibentuk dengan tujuan khusus dalam hal pemilihan Imam Negara (NKA NII), sehingga hasil dari musyawarah anggotanya pun tidak keluar dari tujuan ini.