Istilah Politik Hijrah diambil dari sebuah konsep gerakan politik yang dicanangkan PSII pada tahun 1938 melalui kongres partai (Majelis Tahkim) yang mengamanahkan kepada SM Kartosuwirjo (saat itu menjabat sebagai Sekretaris Umum PSII) agar disusun untuk menjadi konsep ideologi gerakan bagi partai PSII. Intisari dari konsep tersebut adalah :

  1. Bahwa gerakan islam hanya akan berhasil jika mengikuti konsep gerakan Rosulullah SAW yang melalui fase-fase perjuangan sesuai Shirah Nubuwah (tahapannya disesuaikan dengan gerakan perjuangan Rosulullah SAW dari mulai di Mekah, Madinah, Futuh Mekah, hingga Internasionalisme (Penyebaran Islam diluar Hijaz membentuk Kekhalifahan Islam),
  2. Bahwa kepemimpinan politik hanya terbagi dalam dua katagori, Kepemimpinan Thoghut dan Kepemimpinan Allah.
  3. Bahwa Bumi Indonesia (Dunia) terbagi dalam dua kriteria, Dunia Kufar (Darul Kuffar) dan dunia islam (Darul Islam), atau secara politis hanya ada dua kriteria Negara, Negara yang menjalankan syariat Allah semurni-murninya, dan Negara yang tidak menjalankan syariat Allah (baik secara total maupun sebagian).
  4. Bahwa Hijrah (seperti yang dicontohkan Rosulullah SAW) harus dilaksanakan sebagai sebuah ideologi gerakan secara individual (personal), sosial (masyarakat), political (Negara/ketaatan kepemimpinan politis)

Konsepsi Hijrah sebagai ideologi gerakan, mengawali penyusunan oleh Kartosuwirjo dalam hal pembentukan konsep yang lebih luas, yaitu Negara Islam Indonesia. Darul Islam sendiri sudah menjadi symbol yang telah dimunculkan isunya dalam hal target gerakan partai (PSII) dalam buku yang disusunnya itu. Maka salah besar bagi sejarawan atau siapapun itu yang mempelajari NII, bahwa gerakan tersebut bersifat incidental berdasarkan kekecewaan Kartosuwirjo terhadap RI dalam hal hasil perjanjian Renville (1949). Karena pada dasarnya Kartosuwirjo telah memulai konsep pembentukan Negara Islam Indonesia sejak Soekarno masih duduk manis dalam kursi volksraad sebagai kaki tangan Belanda, dan kemudian menjadi oportunis penjilat saat Jepang datang menggantikannya.

Ideologi gerakan Hijrah menjadi satu-satunya ideology gerakan politik di dunia (setidaknya yang pertama kali) dan ideology gerakan ini akhirnya mencapai puncak gerakan pada saat Proklamasi Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949.

Perbedaan Aliran Politik Non Kooperatif dan Politik Hijrah

Politik Hijrah hampir sama dengan Politik Non Kooperatif, sama-sama menolak bekerjasama dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Akan tetapi keduanya mempunyai filosofis gerakan yang jauh berbeda. Diantaranya adalah :

  1. Pandangan terhadap Negara. Politik Non Kooperatif memandang Pemerintah suatu Negara yang dianggap Thoghut tidak mewakili Negaranya itu sendiri, sehingga mereka (Non Kooperatif) tidak memasukan dalam agenda gerakannya untuk mengganti Negara lama dengan Negara baru, jadi yang dihadapi hanyalah Pemerintah (person pelaku kekuasaan) dan system politik. Sedangkan Politik Hijrah memandang bahwa, Negara dan pemerintah Negara tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga jelas sekali bahwa jika suatu Negara dianggap Thoghut maka selain menolak ketaatan politik tehadap Negara tarsebut, lebih jauh lagi ideology ini mewajibkan membentuk kekuatan politik tandingan untuk menghadapi Negara Thoghut hingga suatu saat Negara tersebut mengambil alih dengan menghilangkan baik pemerintahnya (person), sistemnya (Law), juga Negaranya (Nation) dengan memunculkan Negara yang dianggap mewakili sepenuhnya kekuasaan Allah dimuka bumi ini (Fase Futuh Mekah).
  2. Pandangan terhadap teknis Gerakan. Non Kooperatif murni merupakan gerakan politik, dibatasi dengan propaganda, gerakan massa, dan memenangkan kekuasaan baik melalui system Demokrasi, atau melakukan Coup de etate (kudeta) bila perlu. Sedangkan Ideologi Hijrah merupakan gerakan yang komprehensif tersistematis sesuai dengan gerakan politik kenegaraan yang tidak hanya dalam penghimpunan Massa (paska perintah Hijrah) akan tetapi kemudian membentuk sebuab Basis Teritorial selayaknya sebuah Negara, yang dilengkapi kekuatan Militer, yang pada akhirnya gerakan secara bertahap berubah dari gerakan propaganda Politik, kemudian gerakan Massa, dan terakhir adalah gerakan Militer. Yang kesemuaanya terjadi secara sistematis melalui fase demi fase yang telah ditentukan.