Mari kita perhatikan kembali bunyi hadits Ibnu Mas’ud:
الجمعة : من كان على الحق ولو كان واحدا
“Al-Jama’ah itu siapa yang berada di atas haq walaupun sendirian.”

Yang disebut Haq dalam NII ialah Qur’an dan Hadits Shohih sebagai hukum tertinggi bagi Negara Islam Indonesia. Adapun Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai musuhnya bagi NII dalam arti wujud kebathilan di negeri ini. Jadi didalam NII bahwa struktur kepemimpinan yang dimunculkan oleh musyawarah yang orang-orangnya diangkat oleh yang sudah terlebih dulu mengakui Pancasila, baik itu dengan Ikrar Bersama-nya maupun dengan pembuatan makalahn Pancasila sehingga membenarkan Pancasila, maka struktur kepemimpinan demikian itu bukanlah merupakan Al-Jama’ah yang sebenarnya.

Ingat ! Apabila sekedar adanya pemimpin dan banyak orang yang dipimpinnya, juga hasil mufakat musyawarah, maka hal itu tidak bisa disebut Al-Jamaah. Sebab, kalau sekedar begitu sungguh banyak yang menamakan diri Al-Jamaah dan hasil mufakat musyawarah, walau struktur kepemimpinan mereka diangkat oleh yang sudah terlebih dulu mengakui Pancasila.


Dimusyawarahkan dengan yang Batal Maka Hasilnya Batal

Mari menyimak perkataan Umar bin Khattab r.a.: “Siapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya atau orang lain tanpa melalui musyawarah di antara muslimin, maka tidak halal bagi kalian kecuali  membunuhnya.” Harus diperhatikan bahwa yang dimaksud  “musyawarah di antara muslimin” itu pasti kaitannya dengan Al-Jama’ah, yakni siapa yang berada di atas yang haq walau sendirian.      Artinya, bahwa musyawarah yang sebenarnya menurut syar’ie  ialah musyawarah yang dalam strutur kepemimpinan yang haq. Dengan itu jika dalam NII yaitu kepemimpinan yang didalamnya bukanlah mereka yang  diangkat oleh yang sudah terlebih dulu mengakui Pancasila,  baik itu dengan Ikrar Bersama-nya maupun yang dengan melalui bikin Makalah Pancasila.

Disebabkan hal di atas maka harus diingat bahwa sesudah AFW mendapatkan isi lembaran “Ikrar Bersama” setia terhadap Pancasila yang ditandatangani oleh tiga puluh dua orang yang sudah menyerah ke pihak RI. Kemudian beliau menulis brosur AT-TIBYAAN, menyerukan supaya ummat kembali kepada kepemimpinan yang berdasarkan undang-undang NII dan terlepas dari kepemimpinan yang diangkatnya oleh yang sudah mengakui Pancasila dengan Ikrar Bersama-nya. Jelas, dalam hal itu AFW tidak terlebih dulu bermusyawarah dengan mereka yang sudah dianggap tidak sah dalam NII. Jadi, munculnya AFW sebagai pemimpin tertinggi NII itu bukan hasil musyawarah dengan  mereka yang dianggapnya tidak sah atau batal. Sebab, musyawarah dalam koridor kepemimpinan yang batal maka hasilnya juga tidak sah alias batal.

Begitu juga semua yang barro dari  kepemimpinan di bawah Adah Djaelani Tirtapradja, kemudian menyeru kepada yang lainnya supaya berbaiat kepada kepemimpinan di bawah Abdul Fattah Wirananggapati mereka tidak terlebih dulu bermusyawarah dengan kepemimpinan yang sudah dianggap tidak sah karena estapeta dari pelaku Ikrar Bersama setia terhadap Pancasila, dalam arti bukan Al- Jama’ah. Hal demikian sama halnya dengan struktur Kepemimpinan Ali Mahfud sebagai Imam yang terkait dengan  MKT No.IV/1996 yang ditandatangani oleh Abdul Fattah Wirananggapati yang sudah terlebih dulu bikin Makalah Pancasila sehingga batal. Dengan batalnya itu maka Struktur kepemimpinan yang tertuang dalam MKT No.V/1997 Ali Mahfud sebagai Imam bukan Al- Jama’ah.  Perhatikan ucapan AFW: “Ditandatangani oleh yang sudah batal, berarti tidak sah, daripada begitu sudah saja ditarik lagi.”

Mari perhatikan pula kejadian di zaman Khalifah Ali R.A.  Pada suatu subuh sewakt Khalifah Ali r.a. mengetahui bahwa sebagian pengikutnya telah meninggalkan perkemahan, dan dilihatnya tinggal seribu orang lagi, maka Khalifah Ali r.a. berkata: “Biarlah mereka pergi, cukup bagiku Allah dan Rasul-Nya.” Dari perkataan Khalifah Ali r.a. diambil makna, bahwa pengakuan terhadap Haq itu tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya pengikut. Atinya, bahwa yang batal itu walaupun didukung oleh mayoritas/ banyaknya orang maka tetap batal. Dan kenyataannya sampai Khalifah Ali r.a. terbunuh maka beliau tidak mengakui kepemimpinan Mu’awiyah.

Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib: Ya, Khalifah, mengapa pada Zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, ummat bersatu dan aman ?  Khalifah menjawab: “Abu Bakar dan Umar pada waktu itu memimpin orang seperti aku, sedangkan aku sekarang memimpin orang seperti kamu.”

 Menurut Penganalisaan dari sejarah yang terjadi adanya perlawanan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Tholib, akibat fitnahan yang dihembuskan oleh pihak Yahudi atau fasiqin, yang mana sebagian Muslimin tidak sempat mentabayyunkan kepada fihak yang terfitnah, sehingga mempercayai berita hanya dari satu pihak. Mungkin dari hal itu adanya kalimat; “Sedangkan aku sekarang memimpin orang seperti kamu. Di akhir hayatnya Ali bin Abi Thalib berkata: “Tiada artiya perintah bila tidak dita’ti !”

Apa yang terjadi pada jaman terdahulu mari kita ambil yang baiknya, adapun yang jeleknya maka janganlah ditiru. Seperti halnya mendengar hanya dari sebelah pihak. Sebab itu dalam perjuangan sa’at sekarang pun MYT menyerukan kepada semua mujahid NII jangan sampai mendengar berita dari sebelah pihak, tetapi harus berusaha mentabayunkan kepada pihak yang diberitakannya, sehingga jangan sampai menjadi fitnahan.