Secara terkaan/ dugaan bisa saja mengatakan bahwa MKT No. 11 tahun 1959 itu sebagai ijtihad Imam, secara factual bahwa itu merupakan keputusan Dewan Imamah. Perhatikan Bab XI Pasal 34 cara berputarnya Roda Pemerintahan.

Pada umumnya roda pemerintahan N.I.I. berjalan menurut dasar yang ditetapkan dalam “Kanun Azasy” dan sesuai dengan pasal 3 dari Kanun Azasy tadi, sementara belum ada Parlemen (Majlis Syuro), segala undang-undang ditetapkan oleh Dewan Imamah dalam bentuk Maklumat-Maklumat yang ditandatangani oleh Imam.

Dari bunyi undang-undang di atas itu jelas bahwa MKT No. 11 tahun 1959 itu bukanlah sekedar ijtihad Imam, melainkan keputusan Dewan Imamah. Dan bagi yang beramal berdasarkan ilmu maka tidak akan berpegang kepada terka-terkaan. Adapun mengenai pendapat bahwa seandainya Imam Awal masih ada, MKT No. 11 tahun 1959 itu belum tentu dipakai, maka hal itu Cuma perkiraan, sedangkan yang namanya perkiraan bukanlah hukum; lain orang maka lain lagi perkiraannya, sehingga bisa-bisa darinya menjadi beribu-ribu perkiraan !

Supaya tidak bingung memikirkan banyaknya perkiraan yang mengakibatkan ketidakjelasan, maka satu-satunya jalan ialah mesti kembali kepada undang-undang. Perhatikan penjelasan dibawah ini :

Penjelasan 3 : Ancer-ancer (Maklumat 11/ 1959)

Ketahuilah ! Sekali lampau, ia tidak berulang kembali ! Songsonglah kedatangan kembali Imam-Plm T, dengan realisasi MKT Nomer 11 ini !

Tunjukkanlah bukti patuh setiamu kepada Allah ! kepada Rasulullah SAW ! Dan kepada Ulil Amrimu, Ulil Amri Islam, tegasnya Imam-Plm T ! itulah jalan Jihad fi Sabilillah, satu-satunya Sirathal Mustaqim.

Pahamilah firman Alloh SWT. dibawah ini:

“Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.” (Q.S. 6 : 153).

Dari penjelasan diatas itu nyata bahwa kedatangan Imam NII dalam Masa Perang itu adalah dengan melaksanakan MKT No. 11 tahun 1959. Dengan demikian tinggal bertanya mana yang harus diikuti apakah Cuma terkaan, perkiraan ataukah perundang-undangan. Tapi, dengan syarat tinggalkan dulu factor “x” !