Sungguh perkataan yang salah, bahwa kembali kepada perundang-undangan Negara Islam Indonesia nanti saja bilamana NII-nya sudah memiliki kekuatan. Sebab, jika kembali kepada undang-undang dinanti-nantikan berarti berjihad tanpa undang-undang, dan berarti belum memiliki pemimpin yang jelas. Hal demikian tidak dibenarkan! Sebagai dasarnya antara lain yaitu :

1). Kalau begitu sama keadaannya dengan umat Thalut yang apabila sudah ditunjukkan, maka menolaknya kecuali sedikit. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini :

“Tidakkah kamu memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil masa Nabi Musa, yaitu ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka : “Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di jalan Allah”. Nabi mereka menjawab : “Mungkin kamu tidak mau berperang, jika perang itu diperintahkan”. Mereka berkata lagi : “Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan dipisahkan dari anak-anak kami ? Maka tatkala perang itu diperintahkan kepada mereka, mereka enggan, kecuali beberapa orang saja diantaranya. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim”. (Q.S. 2 : 246).

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka : “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab : “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak”. Nabi mereka berkata : “Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. 2 : 247).

“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka : “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, telah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun ; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang beriman.” (Q.S. 2 : 248).

Kesimpulan dari ayat-ayat itu menggambarkan pendapat diatas tadi serta jawaban dari yang berhak menunjukkan pemimpin.

Pada ayat 248 di atas disebutkan ada “Baqiyyatun”. Peninggalan Nabi Musa as. Sama halnya dengan MKT No. 11, tahun 1959 mengenai estapeta pemimpin Negara Islam Indonesia sebagai peninggalan Dewan Imamah, akan ada saja yang menolaknya.

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut diatas tadi, maka tidak usah heran jika selalu ada yang berkilah dalam hal menolak kepemimpinan yang berdasarkan undang-undang. Hal demikian adalah Sunnatullah sebagaimana yang disitir oleh ayat-ayat Al-Qur’an di atas tadi. Jadi, tinggal pilih saja mau kemana diri ?. Apakah mau terus berjalan tanpa dasar hokum yang jelas, sehingga tidak sadar mengikuti langkah-langkah syaithan ? atau kembali kepada peraturan?