Dikeluarkan MKT No. 11, tahun 1959 itu karena Negara Islam Indonesia masih dalam Masa Perang yang kondisinya tidak bisa menjalankan Bab IV Pasal 2 (Pengangkatan Imam oleh Majlis Syuro). Jadi, adanya MKT No 11, tahun 1959 mengenai calon pengganti Imam selaku K.P.S.I. ialah sebagai jalan keluar untuk berpegang kepada Qanun Azasy yang kondisinya belum ada Majlis Syuro (parlemen), karena dalam Masa Perang.

Dengan demikian kita menjalankan MKT No. 11, tahun 1959 merupakan undang-undang produk dari Qanun Azasy itu berarti menjalankan Qanun Azasy. Logikanya tidak bisa disebut kembali kepada Qanun Azasy jika tidak mau menjalankan MKT No. 11, tahun 1959 dalam hal pengangkatan Imam, yang mana Qanun Azasy itu sudah menuangkannya kepada MKT No. 11, tahun 1959 sebagai undang-undang didalam kondisi Masa Perang.

Harus dipahami bahwa MKT No. 11, tahun 1959 mengenai pengangkatan Imam itu sebagai persiapan menjaga kemungkinan bila satu saat sebagian besar anggota Dewan Imamah akan gugur atau juga tidak berfungsi karena berhalangan dalam keadaan bahaya perang.

Memang, untuk menjalankan undang-undang produk harus sesuai dengan kondisinya. Artinya, jika masih bisa dijalankan maka wajib kita berpegang dengannya. Dan ada yang tidak bisa dijalankan., maka boleh meninggalkannya. Seperti halnya mengenai persenjataan yang obyeknya selalu mengalami perubahan (dulu belum ada AK 47 dan M 16). Berbeda halnya dengan estapeta kepemimpinan Imam. Karena hal itu berkaitan dengan keutuhan negara dan persatuan ummat, merupakan hal prinsip dan orangnya masih ada serta utuh pada waktu itu, sehingga kita tidak bisa meninggalkannya. Sebab, kita diwajibkan taat kepada hokum semaksimal kemampuan (Q.S. 64 : 16).

Perhatikan Qaidah Ushul : “Sesuatu yang tidak dapat dijangkau keseluruhannya jangan ditinggalkan keseluruhannya”. Dari Qaidah Ushul itu diambil arti, “Jika ada peraturan yang tidak bisa dijalankan karena kondisinya, maka kita tidak boleh meninggalkan peraturan yang bisa dijalankan. Apalagi hal itu merupakan pengikat persatuan ummat.