Lembaga pemerintahan Islam pada zaman Khalifah Rasyidin yang empat, kita sebut “Lembaga Khalifah”. Karena, dipegang oleh seorang khalifah selaku sentral pimpinan untuk seluruh Dunia Islam. Dengan itu pula maka selarasnyalah bagi lembaga ulil amri Islam dewasa ini kita menyebutnya “Negara Islam”, bila hal itu sesuai dengan kenyataan yang mana kita belum mampu menegakkan kekuasaan dalam lingkup dunia.

Adapun istilah “Negara Islam Indonesia” pun sesuai dengan situasi saat diproklamirkannya. Itu kenyataan sejarah, bahwa pada waktu Indonesia dalam kevakuman dan dikuasai oleh kaum imperialis kafir, maka para mujahid Islam memproklamasikan diri dengan menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Shahih. Dalam pada itu telah sanggup menghadapi musuh dengan kekuatan senjata. Tegasnya, seluruh yang diwajibkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an sudah dilaksanakan oleh lembaga itu. Ini kenyataan bahwa lembaga tersebut itu bukan saja telah menjalankan ayat-ayat mengenai perang, tetapi juga yang berkaitan dengan “Qishas dan Jinayat” dan lainnya sebelum terdesak oleh musuh. Berarti bahwa kelembagaan tersebut tadi telah “Syah” menurut syariat Islam. Maka, sebagai landasan hukum bagi kita dalam melanjutkannya bukanlah karena oknumnya. Akan tetapi, yaitu kelembagaannya (akan dijelaskan pada bagian kelima buku ini).

Rasul, artinya “Utusan” yaitu jabatan bagi seorang Nabi dalam arti lain, “Nabi” adalah pribadinya (person) dari yang bertugas dalam Kerasulan. Dengan itu apabila Nabi telah wafat, maka lembaga kerasulannya tetap “ada” dan harus dipertahankan. Firman Allah yang bunyi-Nya :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ…

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur…” (Qs Ali Imron : 144).

Sewaktu berkecamuk perang Uhud tersiarlah berita bahwa Nabi terbunuh. Berita itu membingungkan sebagian muslimin sehingga ada yang akan meminta perlindungan diri kepada pemimpin musyrikin (Abu Sofyan).

Ayat diatas tadi mengandung makna seandainya Nabi dalam peristiwa Uhud itu terbunuh, maka umat Islam dikala itu wajib mengangkat Panglima perang yang baru. Dan wajib pula mempertahankan kedaulatan Islam. Kalau tidak demikian, berarti murtad dari Islam (berbalik kebelakang). Dengan ayat itu jelas sekali bahwa yang identik (sama) dengan lembaga kerasulan Muhammad Saw di Madinah dahulu itu wajib dipertahankan wujudnya. Maksudnya, bahwa struktur kepemimpinan yang serupa dengan yang dipraktekkan oleh Nabi itu wajib kita memilikinya. Dengan sekuat kemampuan kita dalam berjuang.

Sebelum lebih jauh mengutarakan lembaga Imaamah, mari kita lihat hadist mengenai pengganti kepemimpinan sesudah Rasulullah Saw sebagaimana sabdanya :

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ اْلاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ  خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُوْنُ خُلَفًا يَكْثِرُوْنَ قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا ؟قَالَ: فُوْا بِبَيْعَةِ اْلاُوْلَ  اُعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّااسْتَرَعَاهُمْ (رواه بخاري و مسلم)

“Dahulu Bani Israil dalam menjalankan siasat (politik) mereka selalu dipimpin oleh Nabi. Tiap mati seorang Nabi, diganti oleh seorang Nabi. Dan sungguh tidak ada Nabi sesudahku, dan akan terangkat Khalifah-khalifah. Sehingga banyak sahabat bertanya : Apakah perintahmu kepada kami ? jawab Nabi Saw : Tepatilah Bai’atmu kepada yang pertama berikan hak mereka, maka Allah akan menanyai tentang pimpinan yang diserahkan Allah ditangan mereka”. (HR. Bukhari & Muslim).

Yang dimaksud dengan khalifah-khalifah yaitu berganti-bergantti khalifah sesudah pengganti kepemimpinan Nabi, yang satu itu meninggal, maka diganti oleh penerusnya. Khalifah dalam arti kepemimpinan Islam itu tidak lebih dari satu. Sejalan dengan itu sabda Nabi Saw :

اِنْ بُوْيِعَ الْخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا اْلآخِرَ مِنْهُمَا (رواه مسلم)

“Jika ada dua Khalifah yang di bai’at, maka perangilah salah seorang dari keduanya”. (HR. Muslim).

Dengan Hadist tersebut diatas jelas bahwa didunia ini tidak boleh ada dua khalifah yang masing-masing mengklaim sebagai pimpinan Islam sedunia. Karena itu, yang terakhirnya harus ditiadakan. Jadi dalam hal ini sungguh berbeda dengan kepemimpinan para Imam atau pun Amir karena semuanya itu berada dalam keadaulatan khalifah.

Dinyatakan bahwa sesudah Nabi, akan ada  khalifah sebagai penggantinya dalam kepemimpinan umat Islam. Hal tersebut telah dibuktikan oleh sejarah yang dimulai dengan pengangkatan dari umat Islam terhadap khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq ra. Dalam kurun itu terjadi empat kali pergantian khalifah hingga khalifah Ali bin Abi Thalib. Perlu dipahami bahwa sistem pemerintahan pada masa-masa itu yang sesuai dengan yang digariskan oleh Nabi, hanyalah sampai kepada yang dipimpin oleh Ali ra. Yang, mana kepemimpinannya terangkat melalui musyawarah. Artinya, bukan dasar turunan.

Lembaga Khilaafah sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib itu telah dihancurkan oleh Mua’wiyah yang menyatakan dirinya selaku pemimpin. Terus menggantinya dengan kerajaan, dengan mendorong anaknya, “Yazid” menjadi “Raja”. Artinya, tanpa permusyawaratan dari umat. Dimulai dari kejadian itu, maka berkelanjutan pula dengan hilangnya kepemimpinan Islam se-Dunia. Ini adalah kenyataan karena yang dapat diwujudkan sesudahnya hanyalah pemerintahan yang terpisah-pisah dari yang satu dengan yang lainnya. Sejak kekuasaan dipegang oleh Mua’wiyah, maka azas Islam tidak lagi dipakai dalam hal pengangkatan kepemimpinan. Sehingga tujuan politik pada umumnya hanya haus terhadap kekuasaan daerah. Didalam lembaga kerajaan itu, acap kali ulama yang dipenjarakan karena melawan terhadap kefeodalan dan kesewenang-wenangan. Tentu dibalik itu ada saja ulama “syu” yang  mendukung pemerintah zalim demi kepentingan pribadi. !

Dalam menghadapi persoalan diatas itu mari kita buat kesimpulan :

  1. Setelah menoleh guntingan sejarah dan hadist yang dikemukakan tadi di atas, maka dipaham bahwa istilah “Khalifah” yang dimaksud selaku pemegang kepemimpinan dari “Ulil Amri se-Dunia”, yang mana telah sanggup bertanggung jawab terhadap nasib umat Islam se-Dunia. Sebagaimana pula arti “khalifah” dalam kamus, yaitu “Imam yang tidak ada lagi di atasnya Imam”.(lihat “Al-Munjid” kamus.
  2. Dalam hadist di atas tadi diwajibkan menepati bai’at (janji) terhadap khalifah yang pertama. Hal itu ditujukan kepada para sahabat Nabi yang bakal hidup pada waktu pengangkatan khalifah. Maka, untuk kita yang hidup pada masa kinipun wajib menepati bai’at kita terhadap para aparat khalifah yang semasa dengan kita, bila kita tahu itu ada, serta meyakininya sejalan dengan Islam.
  3. Hancurnya lembaga khilaafah pada waktu itu, jelas bukan kehendak kita. Sebab itu bila dewasa ini kita belum menunaikan bai’at kepada aparat kelembagaan Islam se-Dunia (Khilaafah) yang mana hal itu belum ada, maka dalam hal ini wajib kita berbai’at kepada aparat pimpinan Islam tingkat negara. Artinya dibawah lingkup dunia, yaitu lembaga Imaamah. Kita tetap dituntut untuk bertaqwa sekuat kemampuan atas dasar pengetahuan yang didapat.

Ingat, pada kenyataan dewasa ini bahwa umat yang sedang berjuang dinegerinya masing-masing pun masih banyak yang dikejar-kejar oleh pemerintah musyrik. Bila dapat bergerak dalam tanah pun sudah mujur. Para pengikut jejak Rasul itu tidak butuh akan kepemimpinan level dunia, bila yang pola politiknya sama saja dengan dominasi dari pemerintah musyrikin / kafiriin. Kita tidak perlu kepemimpinan begitu ! Sebab, yang dipimpin pun sama harus mempertanggungjawabkannya di Akhirat.

Catatlah ! tidak ada kamusnya dalam Islam untuk mengakui pemimpin yang sekedar intelek, mahir berpidato serta bergaya dalam kecukupan materi duniawi, sedang bermental penjilat. Kerapkali bersuara sumbang ; berkoar ke bawah : merengek ke atas ! Meski mengakuinya sebagai pemimpin Islam se-Dunia.