Secara singkat, bahwa materi yang didapat pada dasar keempat dari Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dari mayoritas yang dianggap sebagai wakil-wakil dari berbagai golongan. Dengan kalimat lain. “….tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan dewan perwakilan…..”. (UUD 45 Bab 7 pasal 20 ayat 1)

Jelasnya, dalam Pancasila bahwa untuk menterapkan undang-undang, apakah undang-undang itu bertentangan dengan Islam atau tidak maka tidak lepas dari keharusan adanya pemufakatan terlebih dahulu dari golongan terbanyak, yang mana pengertian undang-undang di situ bersifat menyeluruh (umum). Yakni tidak ada pengkhususannya.

Kita lihat kutipan lainnya, “….adanya saluran-saluran tertentu seperti partai-partai, yang menyalurkan rakyat itu dalam beberapa golongan yang menghimpun orang- orang yang mempunyai azas dan cita-cita yang sama. Wakil-wakil dari partai inilah yang memperjuangkan azas dan cita-cita masing-masing dalam dewan perwakilan itu….” ( “Tata Negara Indonesia” cet. ketiga hal. 45, 1955 oleh Moh. Juana & Sulwan)

Nyata, dalam garis pancasila bahwa setiap golongan termasuk yang namanya umat Islam pun, maka bila akan memperjuangkan aturan-aturan agamanya itu hanyalah melalui saluran yang telah ditetapkan (didikte oleh pemerintah). Dan tidak berhak menjalankan hukum pidana Islam tanpa izin golongan terbanyak. Dengan perkataan lain, yakni harus terlebih dahulu menunggu suara dari persetujuan banyaknya manusia (parlementer). Itu juga sebelum adanya “azas tunggal”. Dan setelah ditetapkannya azas tunggal pancasila, maka ideologi (azas) pancasila tidak bisa dirobah oleh parlementer. Sebab, copotnya pancasila berarti bubarnya pemerintahan mereka.

Sekiranya menjalankan perintah Allah, dengan syarat terlebih dulu harus disetujui oleh musyawarah, maka berarti ibadahnya itu hanya atas dasar disepakati manusia, dan bukan didasari perintah khusus dari Allah. Dan pula akan mengandung pengertian ; bila tidak disetujui, maka penentuan-Nya tidak akan dipatuhi. Jadi, apa artinya ibadah kepada Allah bila untuk hal itu harus menunggu permufakatan manusia atau pilihan rakyat ?. Bukankah ibadah dengan didasari menunggu izin dari manusia, akan membuat diri musyrik hukumnya ?. Mari kita lihat ayat yang bunyinya :

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (116)

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah;mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanya berdusta (terhadap Allah). (QS.Al-Anaam:116).

Adapun perihal dari bermusyawarah. Allah berfirman yang bunyinya :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اْلاَمْرِ…

“Maka disebabkan rahmat dari Allah,engkau berlemah-lembut terahadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…(QS.Ali Imron 3:159).

Pada ayat itu didapat kata “haulika” yang artinya “sekelilingmu”. Hal itu berarti di sekitar kekuasaan Nabi di Madinah, sesuai dengan diturunkannya ayat itu yang mana kekuasaan di Madinah ketika itu sudah dipegang oleh pengikut Nabi. Maka, musyawarahnya itu hanya dengan yang sudah setia di bawah naungan pemerintahan yang berazas Islam, juga bukan untuk menentukan berlakunya hukum-hukum Islam. Yang mana perintah-perintah Allah, wajib dilaksanakan tanpa menunggu keputusan dari manusia mana pun.

KESIMPULAN:

TEGAKNYA UNDANG UNDANG ALLAH, TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN