1). Kronologi Mengenai Hilangnya Nilai Proklamasi 17-8-1945

Sebenarnya, sebelum peristiwa 19  Desember 1948 pun telah terjadi dua kali penghianatan oleh para pemimpin  RI itu terhadap nilai Proklamasi itu sendiri. Buktinya ialah:

a). Bahwa sebagaian bunyi proklamasi 17-08-1945 “Menyatakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia”. Akan tetapi, tanggal 25 Maret 1947 dalam “Persetujuan Linggar Jati” mereka telah mengakui berdirinya “NIS” (Negara Indonesia Serikat) yang wilayahnya yaitu Borneo (Kalimantan) dan Timur Besar di bawah kekuasaan Belanda. Sehingga wilayah kekuasaan Republik Indonesia tinggal Sumatera, Jawa dan Madura.

b). Kemudian pada tanggal 17 Januari 1948, mereka itu menerima pula dasar-dasar persetujuan Renville ke I yang isinya antara lain:

* Pemerintahan Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda seluruhnya, sampai batas yang ditentukan oleh Kerajaan Belanda untuk menyelenggarakan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat.

* Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari satu tahun sesudah ditandatangani, maka di berbagai daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara, untuk menentukan apakah di daerah-daerah tesebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk di bagian lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat.

Dengan diterimanya dasar-dasar Perjanjian Renville itu, maka wilayah kekuasaan  proklamasi kemerdekan Indonesia itu menjadi lebih kecil lagi (sampai batas demarkasi Van Mook). Jelas, ini penghianatan terhadap nilai proklamasi 17 Agustus 1945 oleh para pemimpinnya itu sendiri. Dengan mengakui adanya kedaulatan Belanda di bagian wilayah Indonesia, juga menyetujui diadakan pemungutan suara yang disodorkan Belanda bagi penentuan kedaulatan, berarti leyaplah nilai proklamasi kemerdekan seluruh bangsa Indonesia.

Adanya penerimaan terhadap dasar-dasar dari kedua peristiwa perjanjian dengan Belanda itu, telah mengisyaratkan bahwa para pemimpin Republik Indonesia itu sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap proklamasinya. Sehingga bersedia didekte oleh kaum penjajah. Klimaks dari sejarah itu membuat kaum imperalis tesebut tadi berani menyerang dan menduduki ibu kota Yogyakarta.       Dan membuatnya Republik Indonesia menyerah secara keseluruhan kepada Belanda.  Dalam pada itu pemimpi-pemimpin Indonesia telah kehilangan muka. “Nasution malah menganggap peristiwa itu “puncak kehinaan” (“Tempo”, 20 Maret 1982,hal.13)”.

2). Lenyapnya Estapeta Kepemimpinan Mengenai RI

Tentu mereka tidak usah merasa malu dan hina seandainya dalam keadaan itu masih ada estapeta kepemimpinan Sukarno kepada pelanjutnya. Akan tetapi, persoalannya lain lagi, karena mereka menginsafi kenyataan bahwa “Pengibaran Bendera Putih” di tempat kepresidenan itu adalah merupakan peristiwa yang secara total Republik Indonesia menyerah terhadap Belanda. Sehingga melenyapkan landasan estapeta kepemimpinannya. Baik de facto maupun de jure, setelah peristiwa 19 Desember 1948 Sukarno itu bukan lagi presiden yang mana telah menyerahkan Republik kepada Belanda.

Memang, pada tanggal 22 Desember 1948 muncul PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam pengasingannya yang diketuai oleh Syafrudin Prawiranegara, namun dalam kenyataannya pula diketahui bahwa PDRI itu tidak ada hubungannya dengan Sukarno. Yang mana Sukarno itu menganggap sepi tehadap PRDI. Sikap Sukarno sedemikian itu mungkin karena merasa tidak memberi mandat tentang dibentuknya PDRI. Hal itu diakui pula oleh syafrudin “. . . saya tidak pernah menerima mandat itu… (“Tempo”,21 Desember 1985 hal.13).” Juga, kita kutip keterangan yang bunyinya:”… Kami tidak pernah menerima pesan yang berisi mandat bagi Syafrudin untuk membentuk PDRI, “ujar Kolonel (pur) Kusnadi, salah seorang teknisi dan radio telegrafis kala itu. (“Tempo”,21 Desember 1985 hal.13).”  Ringkasnya, PDRI diibentuk terutama inisiatif penuh tokoh-tokoh sipil di Sumatra Barat (“Tempo”21 Desember1985 hal.13).”

Juga, seandainya Sukarno memberi mandat kepada Syafrudin tentang PDRI maka apakah yang akan dijadikan landasan struktural mengenai estapeta kepemimpinannya dari Sukarno ? Bukankah Sukarno bersama dewan menterinya telah frustasi, mementingkan keselamatan pribadi-pribadinya sehingga memilih pengibaran bendera putih sebagai tanda menyerah ? Tidakkah peristiwa pada 19 Desember 1948 dengan keputusan dari sidang Dewan Menteri pemerintahan Sukarno itu, merupakan penumbukkan yang ketiga kalinya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh pihak nasionalisnya itu sendiri sehingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bubar ?     Ingatlah ! “. . bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 itu sidang di Gedung Agung Yogya memutuskan tidak memilih jalan gerilya (“Tempo”21 Desember 1985 hal.13).”  Dengan Keputusan Sedemikian itu berarti tidak akan meneruskan perjuangan. Dengan itu pula maka jelas tidak ada estapeta kepemimpinan dari RI ke PDRI.

3). Menyerahnya PDRI

Bagi pihak Nederland dalam menghadapi beberapa kesatuan gerilya yang telah siap melanjutkan perjuangan di luar kepemimpinan Sukarno, maka pihak Belanda itu bersedia membebaskan Sukarno-Hatta beserta tawanan-tawan lainnya untuk diajak berunding. Adapun dalam menghadapi perundingan tanggal 7 Mei 1949 antara Belanda dengan kaum nasionalis itu, maka “. . Sukarno memberi mandat kepada Moh. Roem untuk berunding dengan Van Royen di pihak Belanda, tidak dengan pengetahuan dan persetujuan PDRI. Padahal, baik de facto maupun  de jure, Sukarno bukanlah presiden. Syafrudin menolak isi perundingan Roem-Royen itu. “Kami ingin agar Belanda mengundurkan diri dari seluruh Indonesia, dan bukan hanya dari Yogya, “ucap syarifudin. “Kalau PDRI yang berunding, pasti hasilnya lebih bagus. Tapi Bung Karno memang menganggap sepele PDRI (“Tempo”,21 Desember 1985 hal.13).” Ditambah pula “Sukarno mau berunding, sebenarnya hanya supaya dia cepat keluar dari tahanan, “Kata Syafrudin (Ibid hal.14).”

Dengan sikap yang dilakukan Sukarno itu, telah membuktikan sejarah bahwa secara hukum ; baik formal maupun tidak, maka Sukarno tidak tahu-menahu mengenai PDRI. Dan logisnya bila dalam perundingan pada tanggal 7 Mei 1949 (Renville II ) itu, kubu nasionalis kelompok Sukarno tidak mengatas-namakan PDRI. Apalagi bahwa hasil perundingan pada waktu itu pihak Sukarno mengakui bertambah luasnya wilayah kekuasan Belanda yaitu Negara Indonesia Serikat (NIS). Yang mana secara tidak langsung berarti mengakui bedirinya negara boneka tersebut itu di Indonesia. Sehingga wilayah kekuasaan Sukarno hanya di Yogyakarta dan beberapa kabupaten.

Hal tersebut di atas itu berarti pula mereka masih mengakui Penjajahan Belanda atas Indonesia, dan  mengakui bubarnya proklamasi kemerdekaan bagi seluruh Indonesia, yang timbal baliknya dari Belanda yaitu membiarkan  para pemimpin Nasionalis kembali ke Yogyakarta, juga Belanda meninggalkan daerah itu. Padahal dengan ditinggalkanya Yogyakarta oleh kaum Imperalisme itu tidaklah mengandung arti kerugian bagi Belanda. Bahkan darinya mengandung arti kemenangan politik bagi kaum kolonialis tersebut di dunia Internasional. Sebab, di samping de facto maka secara yuridis formal pun kekuasaan tetap ditangan Belanda. Yang mana dari Isinya “Perjanjian Renville II” pun, secara tidak langsung bahwa kubu Yogya telah mengakui kembali “penjajahan Belanda atas Indonesia. Sehingga hilang nilai kemerdekaan bangsa Indonesia beserta proklamasi 17 Agustus 1945 nya.

Dan dengan diterimanya isi perundingan 7 Mei 1949 (statement Roem-Royen yang kedua) oleh pihak Sukarno, berarti pihak Yogya “tidak mengakui eksistensinya PDRI“. Sehingga diambil manfaatnya oleh Belanda guna melumpuhkan gerilyanya PDRI  yang mungkin tadinya bakal ngotot terhadap Belanda, tetapi menjadi lemah karena menghadapi kubu nasionalis pro Sukarno yang telah kembali ke Yogya, yang mana juga Sukarno itu  memihak pada kehendak Belanda daripada ke PDRI. “saya tetap menyesalkan sikap Bung Karno dan Roem yang mestinya berpihak PDRI. Lebih menyakitkan lagi, perundingan Roem-Royen itu dilakukan di belakang kami, “kata Syarifudin. ”  (“Tempo”,21 Desember 1985 hal.14).”

Pada mulanya para pemimpin kubu PDRI itu tidak akan menyerah terhadap kekuatan Sukarno itu di Yogyakarta “Semuanya tak mau kembali ke Yogya ( Ibid ).” Akan tetapi, karena kubu PDRI itu memahami bahwa kekuatan dan pengaruh yang dimiliki Sukarno itu lebih hebat daripada Syafrudin, maka PDRI tidak sanggup bersaing dalam menghadapi pentas politik kubu Yogya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syafrudin: “Saya sepaham dengan pandangan saudara-saudara, tetapi jangan lupa bahwa dunia luar mengetahui siapa Sukarno – Hatta dan Balans Republik Indonesia lebih berat kepada beliau berdua. . . .(“BPSIM.1981, hal. 350 ).” Dan akhirnya pada tanggal 13 Juli 1949 Syarifudin pun datang  ke Yogyakarta menyerah kepada Sukarno. Maka, lenyap pula PDRI.

Yang berkuasa di Yogyakarta ialah RI, negara pemberian Belanda  yang dikepalai oleh Sukarno, sebagai rekayasa dari Belanda dalam Perundingan Renville II tanpa sepengetahuan PDRI, yang berarti RI Yogyakarta itu tidak mengakui eksistensi PDRI. Dengan itu berarti pula Sukarno “tidak mengakui adanya mandat kepada Syafrudin (PDRI)”, dibuktikan dengan tidak berpihak kepada PDRI. Artinya, Sukarno yang  merasa berkuasa. Dengan demikian kembalinya Syafrudin  ke Yogyakarta itu secara hukum bukanlah menyerahkan mandat, melainkan menyerah kalah. Sebab, tidak masuk akal menyerahkan mandat kepada yang tidak mengakui mandat. Menyerah kepada negara ‘boneka’ (RI pemberian Belanda yang wilayahnya cuma Yogyakarta dan beberapa kabupaten sekitarnya), maka  yang ada tetap saja  seperti itu.

4). Satu-satunya Jalan Bagi Umat Islam Indonesia

Tiga kali peristiwa yaitu: Linggarjati (25 Maret 1947), Renville I(17 Januari 1948), dan pengibaran bendera putih di Yogyakarta (19 Desember 1948), yang mana Belanda telah memainkan api. Juga, para pemimpin nasionalis selalu mengikuti kehendak kaum kolonialis tersebut. Sehingga secara sadar atau tidak, mereka telah mempereteli proklamasi 17 Agustus 1945 hingga lenyap nilainya kemerdekaan Indonesia. Yang mana Indonesia itu bukan hanya batas Yogyakarta. Pada ketika itu tidak ada lagi jalur proklamasi kemerdekaan  bagi seluruh Indonesia. Bahkan PDRI pun telah mengakui kembali ke kubu Yogya. Dan akhirnya mereka cukup puas dengan hasil “Persetujuan Renville II”, dikasih oleh Belanda cuma “Yogyakarta”. Dalam kekosongan seperti itu, tidak ada jalan bagi umat Islam Indonesia selain perlawanan melalui jalur proklamasi 7 Agustus 1949. Yakni Negara Islam Indonesia (NII), yang memiliki “furqon”. Sungguh jelas, bahwa pada waktu diproklamasikan Negara Islam Indonesia tersebut tidak ada negara  merdeka di Indonesia. Yang ada hanyalah  Negara Indonesia Serikat (NIS), sebagai negara boneka penjajah Belanda, serta RI Yogyakarta yang juga sebagai rekayasa dari Belanda, artinya bukan hasil proklamasi. Dengan demikian maka Proklamasi Negara Islam Indonesia bukanlah mendirikan negara dalam negara merdeka. Melainkan, yaitu mendirikan negara hasil merebut dari penjajahan Belanda..

Dikarenakan bahwa bunyi proklamasi Negara Islam Indonesia itu intinya menyatakan berlakunya hukum Islam, maka Belanda memandang proklamasi demikian itu sangat berbahaya bagi Belanda daripada lembaga pemerintahan Yogya yang memakai nilai-nilai hukum dari kolonial Belanda. Pada waktu itu Belanda rupanya memakai pula pribahasa “tak ada rotan akar pun jadi”. Sama artinya bila Indonesia tidak sepenuhnya di bawah Nederland, maka biar  Belanda menciptakan nama “Republik Indonesia Serikat”  asalkan nilai-nilai hukum bawaan penjajahan itu tetap berlaku di Indonesia.

Pihak Belanda memahami nilai ideologi musuh barunya ini. Bahwa kubu NII, 7 Agustus 1949 adalah lebih berideologis dibandingkan dengan musuh yang terdahulu. Belanda yakin bahwa terhadap NII tidak dapat disodorkan perjanjian semodel Linggarjati dan Renville. Kaum penjajah itu sadar bahwa untuk menghadapi NII tidak bisa dilawan oleh Belanda secara langsung. Konfrotasi Terhadap negara yang berazaskan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, berarti menanggung resiko perang yang berkelanjutan, dan merupakan kerugian bagi pihak Nederland.    Rupanya kaum kolonial itu berpikir: bila maju akan sia-sia, bila mundur berarti kalah, dan NII bertegak menggilas hukum-hukum produk Belanda. Maka, sebagai jalan keluarnya dari persoalan itu digunakan kembali politik divide et impera, Nederland memecah -belah bangsa Indonesia menjadi dua Kekuatan yang bertentangan. Dan yang satunya yakni kubu nasionalis (RI Yogyakarta)  disokong oleh Belanda supaya menolak dan melawan terhadap NII.

Terbuktilah hal diatas itu bahwa dalam tujuan menghancurkan jalur proklamasi 7 Agustus 1947 itu, Belanda berunding dengan pihak Nasionalis skuler pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 dalam hal berdirinya apa yang mereka namakan Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan selubung UNI Nederland – Indonesia yang mana dimaksudkan sebagai tandingan terhadap Negara Islam Indonesia agar pengaruh dan kekuatannya menyusut. Dan masyarakat yang awam terhadap agama, supaya banyak memihak negara ‘boneka’ hasil dari konsesus dengan Belanda, sehingga hukum-hukum peninggalan kaum kafirin itu tetap berlaku di Indonesia.

Kaum Nasionalis sekuler telah bersedia menerima pembentukan RIS oleh Belanda. Hal itu Merupakan bukti pula bahwa yang mereka namakan RI (17-08-1945) itu secara hukum sudah tidak ada lagi. Dan menyerah kepada Belanda.. Akhirnya, maka sejak itu bahwa musuh yang dihadapi oleh Belanda ataupun oleh kubu nasionalis sekuler hanyalah NII. Nyata sekali bahwa antara pihak imperialis dan golongan Nasionalis sekuler dalam menciptakan UNI Nederland – Indonesia beserta RIS-nya adalah mempunyai tujuan yang sama ialah guna menghadapi perlawanan terhadap kubu NII, proklamasi 7 Agustus 1949,  sehingga hukum Islam tidak bisa diberlakukan di Indonesia.

5).  Sikap Kaum Borjuis dan Sikap Kaum yang Mengandalkan Partai-Partai Sebagai Wadah Perjuangan

Tentu saja bagi kaum sukeler / borjuis pada waktu itu lebih condong memihak RIS daripada NII. Mereka memilih RIS,  sebab di dalamnya itu  mereka lebih mudah meraih posisi dalam jabatan yang sesuai dengan ambisi mereka, serta memperoleh berbagai bantuan sarana dari Belanda. Dan memang NII itu tidak cocok dengan ideologi kaum yang berpendidikan Barat umumnya pada waktu itu. Karena itu pula mereka memihak RIS, walau titipan  dari Belanda. Artinya, Bukan hasil merebut dari penjajah !

Selain kaum nasionalis sekuler pun pada saat itu ada lagi golongan yang berpredikat Islam, tetapi mereka masih mempercayai  perjuangan dengan cara parlementer sehingga menganggapnya sebagai metoda perjuangan yang cocok dengan jaman modern.  Mereka menyangka bahwa hukum -hukum Islam itu bakal bisa ditegakkan dengan adanya partai-partai yang memiliki wakil-wakilnya di parlemen pemerintah yang sudah jelas menghapus kewajiban umat Islam menjalankan hukum-hukum Islam.. Mereka tidak mau “Baro’ah”, tidak melepaskan diri dari pemerintahan yang tidak berdasarkan pada hukum Islam itu,  mungkin karena tidak paham akan metoda perjuangan Nabi SAW, atau juga memang sengaja maunya begitu. Tegasnya mereka tidak berpegang pada  furqon, dan mengira bahwa yang dinamakan kafir itu hanyalah bangsa   Belanda. Sehingga berpihak kemana saja yang kuat yang  didalamnya ada harapan bagi mereka memperoleh kedudukkan. . Atau memang sebenarnya mereka takut terhadap kaum nasionalis  sekuler  yang didukung oleh Nederland. Sehingga RIS itu dianggap lebih kuat (Q.S.4:139) daripada NII dari segi persenjataan. Atau sebab pula kelihaian syaithan menggoda agar manusia-manusia itu tidak merasa campur-aduk dalam kebathilan. Dengan godaan nafsu dari syaitan yang tidak terasa itu membuat mereka berjiwa penakut dan bersikap kecut. Mereka lupa terhadap kebesaran Alloh, sehingga tidak menyadari hakekatnya kemenangan di hadapan Alloh SWT. Mereka tidak memperhatikan mengenai hal “Dhoolimi anfusihim” (Q.S.4:97 ) perihal yang menganiaya diri mereka sendiri hingga terlibat dalam penerapan hukum-hukum thagut, dengan membantu langkah-langkah syaithan. Yakni ikut memberi pengaruh kekuatan bagi pihak  yang mempertahankan tegaknya hukum-hukum  kehendak syaithan, dan melawan negara yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullaah SAW.

Dengan ditandatanginya RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Nederland, maka secara Ideologi kaum penjajah itu memperoleh beberapa keuntungan besar di antaranya:

a. Keuntungan dalam politik yaitu berhasil membuat perlawanan terhadap NII atas bantuan RIS sebagai bonekanya kaum penjajahan.

b. Secara ideologi dapat menerapkan nilai-nilai hukum peninggalan mereka, dan berhasil menekan perjuangan Islam di Indonesia. Sehingga tidak mengembang ke seluruh Dunia pada waktu itu.

c. Keuntungan moral bagi Belanda yaitu angkat kaki dari Bumi Indonesia, bukan karena kalah perang atau kedaulatannya direbut, melainkan dititipkannya melalui KMB (Konfrensi Meja bundar) pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 di Nederland. Yang mana RIS itu kelahiran dari konsensus (KMB-CHARTER). dengan Belanda.

Yang Kita Tempuh Dewasa Ini

Mereka berselimut demi kehormatan serta menutupi muka, dan menjaga tanggapan negatip dari dunia Internasional. Maka, akhirnya yang menamakan Republik Indonesia Serikat (RIS) itu telah mengganti nama dengan “Republik Indonesia (RI)” pada tanggal 17 Agustus 1950. Akan tetapi, walau tinta dapat dihapus ; buku dapat diganti. Namun “Sejarah tetap hanya satu kali” bahwa tahun 1950 tetaplah tahun 1950, dan bukan tahun 1945. Maka, pada dasarnya bahwa nama ” R I ” yang muncul tahun 1950 itu tidak lain hanyalah sebagai penjelmaan dari “RIS” kelahiran dari KMB, yaitu persetujuan (konsensus) dengan Belanda. Dengan demikian maka baik itu namanya RIS maupun RI yang mereka cantumkan pada tanggal 17-08-1950, tidak lain adalah negara boneka kolonial Belanda merupakan “tandingan” atau “pemberontak” terhadap Negara Islam Indonesia (7 Agustus 1949).

Mujahid-mujahid Islam di Indonesia telah memproklamirkan negara Islam itu pada tanggal 7 -08-49, berarti pada tanggal tersebut itu adalah tonggak sejarah berhijrahnya atau Baro’ah-nya umat Islam Indonesia dari struktur (penjajahan) pemerintahan  yang bathil, serta beralih kepada yang berdasarkan kepada kebenaran Allah SWT. Tegasnya, bahwa pada ketika itu adalah mulai terjadinya “Furqon di Indonesia secara haqkiky”, sebagai landasan idiil dalam memisahkan yang haq dari yang berlawanan dengannya. Pada tanggal itulah umat Islam Indonesia mendirikan kedaulatannya tersendiri secara formal. Mempunyai lembaga pemerintahan yang menyatakan berlakunya hukum Islam secara kaffah. Berdaulat dan syah sebagai lembaga ulil amri kita. Disertai pula landasan struktural dalam forum Internasional.

Bunyi Proklamasi Negara tersebut di atas itu dimulai dengan kalimat “Bismillaahirahmaanirrahiim” merupakan pengakuan bahwa bumi kita Indonesia ini hak Alloh, dan hukum-hukum yang berlaku  di dalamya harus sesuai dengan yang diturunkan oleh-Nya. Juga, ditutup dengan “Allohu Akbar” sebagai bukti  pernyataan  adanya umat yang bertekad mewujudkan hukum-hukum Islam, sekalipun konsekuensinya berhadapan dengan senjata musuh.. Adanya proklamasi demikian itu sebagai realiasi dari bisikan hati yang mengakui kebenaran Hukum-hukum Alloh. Dan menyakini bahwa tugas pokok adalah mengabdi kepada “Rabbul ‘Aalamiin”. Sehingga siap menghadapi komponen apa pun yang merintanginya.

Meskipun pada saat ditulisnya buku ini NII sedang tidak de facto, namun secara de jure lembaga negara tersebut itu sudah memiliki landasan hukum dalam Islam sebagai kelembagaan tempat berhijrahnya Umat Islam di Indonesia. Itu bukan merupakan konsep lagi, melainkan berbentuk realitas yang sudah bukti menjalankan hukum-hukum Islam di pelbagai daerah yang pernah dikuasainya secara de facto sebelum terdesak oleh pihak musuh.

Tidak ada lembaga kepemimpinan yang telah membuktikan adanya furqon di Indonesia selain daripada NII proklamasi 7 Agustus 1949. Sebab itu diri wajib komitmen menjadi warganya sebagai pernyataan berhijrah atau berbaro’ahnya dari struktur pemerintahan yang tidak berdasarkan Qur’an  dan Sunnah Nabi Saw. Begitu juga sebagai penempatan diri, maka walaupun saat disusunnya tulisan ini lembaga Imamah kita ini sedang dalam keadaan terdesak sampai hukum pidana Islam-nya tidak bisa didhohirkan, namun jika sudah berbaiat kepada lembaga furqon tersebut itu, maka  memohon kepada Alloh tidak terlibat dosa dari praktek-praktek hukum jahiliyah ala pancasila, bila diri mati setelah memasuki furqon ini. Soal de facto-nya hukum Islam adalah soal amaliyah kita berdasarkan  ukuran kemampuan dalam menghadapi musuh. Adapun yang utama ialah berpijak pada nilai hukum Islam dalam persaksian Alloh. Sebab, bahwa menempatkan diri dalam furqon itu “tidak ada masttatho’tum”. Tegasnya tidak bisa diukur dengan kemampuan, artinya bahwa semua juga harus melakukannya dalam kondisi bagaimanapun. Dan tiap diri itu pasti mampu bila mau.

Resapkan dengan ketulusan hati bahwa beribadah menurut aqidah Islam itu, hubungannya tidak cukup antara pribadi dan Rabb-nya, melainkan harus berhubungan pula dengan kepemimpinan , yakni dalam bermasyarakat. Artinya, seseorang itu wajib melibatkan diri dalam kebersamaan (Q.S.3:103) sehingga merupakan pemerintahan. Sebagaimana umat zaman Nabi SAW, begitu pribadi-pribadinya menyadari adanya kebenaran Alloh, maka langsung pula menyatakan diri untuk ikut serta membela. Sehingga dapat mempertahankan Islam bersama-sama, makna lain yaitu berlembaga. Oleh karena itu, didalam Islam tidak ada hijrah cara diri pribadi, meski hanya dalam bentuk aqidah. Aqidah para pengikut Nabi itu adalah berada dalam ikatan kepemimpinan.      Jelasnya yaitu satu dalam segalanya. Sebab, bila tidak demikian berarti diri termasuk  didalam kebatilan. Islam adalah mencakup pelaksanaan hukum-hukumnya, tidak ditegakkan oleh pribadi.

Jadi, bagaimanakah pandangan kita terhadap ormas-ormas yang menamakan Islam, sedang di bawah dominasi pemerintah Pancasila ? Semuanya bila memungkinkan hanyalah dapat dijadikan alat sementara atau sarana  bila   dianggap  perlu oleh sebagian dari kita sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan kita bergerilya. Dalam hal itu tidaklah menjadi prisip. Karena, yang namanya Islam dalam kelembagaan mereka itu baru dalam “konsep”, belum jadi. Apalagi bila hal itu campur-baur dengan rekayasa dari musuh.

Islam dalam kelembagan NII bukan lagi konsep, tetapi sudah nyata dibuktikan oleh sejarah dengan melaksanakan peribadahan yang mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Sehingga lembaga proklamasi 7 Agustus 1949 itu merupakan wadah perjuangan Islam secara Kaaffah. Bersamanya tidak  didekte oleh kaum kafirin / fasikin versi apapun  ! Jadi, secara undang-undang, kita ini sudah memiliki negara yang berdasarkan Qur’an dan Sunnah.. Dari itu tidak bertujuan merebut apa yang dinamakan Republik Indonesia, sejak 17 Agustus 1945 sebagai penjelamaan dari RIS.  Kita telah berlepas diri darinya.  “RI baru”  itu jangan direbut,  bila merebutnya berarti menyeburkan diri ke dalam sistem kepemimpinan di luar Islam, dan berarti rela didikte oleh musuh.  R I yang sebenarnya secara de jure  sudah lenyap oleh pengibaran bendera putih di Yogyakarta. Adapun yang harus kira rebut yaitu “Kemenangan NII secara de facto”, atau menzhohirkan kembali Negara Islam Indonesia, Proklamasi 7 Agustus 1949 selaku hak kita sehingga terjadinya “Futuh”  !

Sekali kebenaran yang berdasarkan Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW diproklamirkan, maka sikap kita adalah wajib ( Fardhu ‘ain) mempertahankannya. Perjuangan NII bukanlah hanya hak seseorang yang menjadi oknumnya, melainkan hak umat Islam. SM. Kartosuwiryo tertangkap saat memimpin perjuangan. Dan “tidak Pernah” membubarkan kelembagaan NII. Sebab itu beliau siap dihadapkan ke muka regu tembak, tidak bersedia menandatangani teks perintah mencabut proklamasi, dan tidak menuruti perintah dari pemerintah  pancasilais untuk menghentikan perjuangan. Begitulah bahwa mempertahankan “furqon” wajib terus dilakukan sejalan dengan kemampuan kondisinya. Kini bagi beliau telah selesai menyadang tugas dari Alloh SWT. Maka, kita inilah selaku pelanjutnya. Jelas kita sambut dengan gembira karena merupakan kesempatan diri guna mencapai “Ridho Alloh”. Dan wajib bersyukur bahwa kita masuh diberikan usia untuk menjual diri kepada Alloh, serta memiliki kejelasan berada di jalan Allah Swt.

Satu kali yang “hak” dinyatakan berdiri, maka pada dasar sejarahnya tak dapat dihapuskan. Dari itu bagi yang tidak mengakui Proklamasi Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949 itu, berarti tidak mengakui kebenarannya yang telah ada.. Atau selain itu termasuk  pemecah ; perjuangan (mufarriq lil jama’ah). Cuma ada dua jalan (Q.S. 90 Al-Balad:10 ). Pengertianya bilamana posisi  seseorang itu tidak berada  pada jalan yang  “hak”, maka berarti berada pada jalan yang bathil. Selaras dengan itu bahwa lembaga “Imaamah”, yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 itu adalah “satu-satunya” wadah yang memisahkan yang hak dari kekuasaan yang bathal di Indonesia, juga sesuai dengan bunyi proklamasinya yang menyatakan berlakunya hukum Islam bagi seluruh Umat Islam Indonesia, maka bagi yang melawannya berarti di luar garis hijrah dan wajib ditumpas. Demikianlah “furqon di Indonesia”. Allaahu akbar ! Begitulah  keharusan   kita  mempertahan Negara Islam Indonesia  !